Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa nikel, timah, kelapa sawit, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun selama bertahun-tahun, kekayaan ini hanya ditambang atau dipanen tanpa kontrol lokal atas penentuan harga dan perdagangan global.
Nilai tambah, pembiayaan, dan keuntungan terbesar mengalir ke luar negeri sementara Indonesia berposisi sebagai pemasok bahan mentah. Inilah mengapa pemerintah kini mendorong kedaulatan energi melalui bursa mineral baru.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis dalam pidato RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat 14 Agustus 2026.
Bursa ini dijadwalkan mulai beroperasi 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya sederhana namun strategis: Indonesia tidak hanya menjadi produsen besar, tetapi juga pembentuk harga, standar, data, dan ekosistem perdagangan komoditas dunia.
Inisiatif ini melanjutkan komitmen pemerintah menjaga penerimaan dan devisa ekspor. PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah mengelola sekitar 14 miliar dolar devisa ekspor dalam waktu singkat operasinya. Lembaga itu memonitor lebih dari 6.500 transaksi dan menemukan potensi tambahan devisa sekitar 5 miliar dolar.
Analisis menunjukkan kebocoran ekonomi tidak hanya terjadi melalui korupsi, tetapi juga underinvoicing, perbedaan harga, manipulasi kualitas, dan transfer pricing yang menyebabkan devisa ekspor tidak optimal masuk ke sistem keuangan domestik.
Setiap dolar yang diselamatkan memperkuat cadangan devisa, menstabilkan rupiah, meningkatkan penerimaan negara, dan menyediakan pembiayaan pembangunan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi motor penting transformasi kedaulatan energi di Indonesia. Kebijakan hilirisasi mineral terutama nikel terus dipercepat dan menjadi tonggak perubahan struktur ekonomi nasional.
Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bijih mentah. Negara ini telah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik.
Ekspor produk turunan nikel, feronikel, dan stainless steel meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam industri energi masa depan.
Sektor ESDM mencatat capaian penting dalam penguatan penerimaan negara bukan pajak. Kontribusi sektor mineral dan batu bara tetap menjadi penyumbang terbesar anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan dan penataan izin tambang yang lebih ketat.
Percepatan transisi energi juga terlihat melalui pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, dan pemanfaatannya terus meningkat.
Program elektrifikasi desa dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil di wilayah terpencil menjadi bagian dari agenda besar ESDM. Ini berdampak pada efisiensi energi dan pemerataan akses listrik yang lebih adil.
Penguatan tata kelola pertambangan juga menjadi sorotan penting. Penertiban izin tambang ilegal, digitalisasi perizinan, dan pengawasan produksi memperbaiki ekosistem industri ekstraktif yang rentan kebocoran.
Bursa komoditas memerlukan likuiditas tinggi, harga kredibel, basis data transparan, standar kualitas, fasilitas penyimpanan, sistem penyelesaian transaksi, instrumen lindung nilai, dan kepercayaan produsen maupun pembeli internasional untuk beroperasi efektif.(***)
Tidak ada Respon