Fenomena ketidaksesuaian desil bansos sering dialami masyarakat. Ada yang tergolong pas-pasan secara ekonomi namun dianggap sejahtera dalam sistem desil. Sebaliknya, orang yang tampak berkecukupan justru masih menerima bantuan.
Situasi ini menciptakan persepsi bahwa desil bukan hanya angka, tetapi seolah-olah nasib yang sudah ditentukan selamanya. Namun pemahaman ini perlu diluruskan: desil bansos bukan label permanen dan dapat dikoreksi sesuai kondisi nyata keluarga.
Pemahaman yang tepat sangat penting tentang apa itu desil. Desil bukan label permanen seperti rapor kemiskinan yang tidak bisa berubah. Desil adalah cara statistik untuk menempatkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatifnya pada waktu tertentu.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis resminya pada 22 Agustus 2026 menjelaskan bahwa desil dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.
Karakteristik yang digunakan sangat komprehensif. Sistem ini memperhitungkan kondisi perumahan, kepemilikan aset, pendidikan, jenis pekerjaan, kesehatan, dan karakteristik keluarga.
Pendekatan ini berbeda dengan perhitungan sederhana yang hanya mempertimbangkan satu faktor seperti pendapatan gaji atau status kepemilikan rumah. Justru karena berbagai karakteristik dihitung secara bersamaan, perubahan satu indikator saja tidak otomatis membuat posisi desil berubah.
Kehidupan manusia selalu lebih dinamis daripada data statis. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan. Anggota keluarga dapat sakit dan memerlukan biaya kesehatan besar. Anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, meningkatkan pengeluaran keluarga.
Penghasilan usaha bisa menurun drastis atau justru membaik. Pertanyaan mendesak adalah apakah perubahan-perubahan nyata ini tercatat secara real time dalam data negara yang mendasari sistem desil.
Kasus Pak Timbul dari Kulon Progo menjadi ilustrasi konkret tentang pentingnya koreksi data desil. Dalam rilis resmi pada 30 Agustus 2026, BPS menjelaskan bahwa posisi desil Pak Timbul sempat tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Data ini jelas tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan pemutakhiran data, posisi desilnya kemudian dikoreksi menjadi desil 3 karena data sebelumnya belum menggambarkan realitas terkini.
Detail penting dari kasus ini ialah Pak Timbul sebelumnya belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Setelah didampingi BPS Provinsi DI Yogyakarta dan BPS Kabupaten Kulon Progo, ia melakukan pembaruan melalui kanal Cek DTSEN.
Hasilnya, data yang lebih akurat diproses dan posisi desilnya berubah menjadi desil 3. Ini menunjukkan bahwa mekanisme koreksi data benar-benar berfungsi ketika digunakan dengan tepat.
Pemerintah memahami bahwa data kemiskinan tidak boleh menjadi cermin yang dipasang sekali lalu diabaikan selamanya. Data ini lebih mirip dengan foto yang harus terus diperbarui mengikuti dinamika kehidupan keluarga.
Jika kehidupan orangnya berubah signifikan tetapi data masih menggunakan informasi lima tahun lalu, tentu ada ketidaksesuaian serius antara realitas dan pencatatan administrasi.
Skala persoalan ini sangat besar dan tidak bisa diabaikan. BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta individu atau 95,98 juta keluarga per 10 Juli 2026. Data sebesar itu tidak mungkin hanya mengandalkan satu kali pendataan awal.
BPS melakukan pemutakhiran melalui berbagai saluran termasuk data administrasi, sensus dan survei, kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi dari masyarakat langsung.
Ada dua kategori persoalan utama yang diakui dalam sistem bansos. Pertama adalah “inclusion error” ketika orang yang tidak seharusnya menerima bantuan justru masuk dalam data penerima. Kedua adalah “exclusion error” ketika orang yang berhak menerima bantuan justru tertinggal dan tidak terdata.
Kementerian Sosial mengakui kedua persoalan ini dan telah menyediakan fitur “Usul” dan “Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos agar masyarakat dapat membantu memperbaiki akurasi data mereka sendiri.
Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki peran aktif dalam memastikan data desil mereka akurat dan mencerminkan kondisi terkini.
Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat dilaporkan dan diverifikasi melalui jalur resmi yang telah disediakan pemerintah, sehingga desil bukanlah takdir permanen melainkan data yang hidup dan dapat disesuaikan dengan realitas kehidupan keluarga.(***)
Tidak ada Respon