Indonesia menghadapi masalah serius dalam menarik investasi asing. Investasi asing ke Indonesia tertinggal jauh dibanding negara tetangga.
Mengutip dari CNBC Indonesia, menurut ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini, investasi asing Indonesia hanya mencapai 1,8% terhadap PDB, sementara Vietnam mencapai 4,2%, Malaysia 3,7%, dan Singapura bahkan 27,8%.
Tingkat investasi asing yang rendah ini mencerminkan kategori yang tidak memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjebak pada level 5% memerlukan dorongan kuat dari sektor industri. Sektor industri seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun realitasnya, sektor industri justru menunjukkan pertumbuhan rendah dan tidak mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi keseluruhan. Didik menekankan bahwa iklim usaha yang kondusif sangat diperlukan agar investasi asing masuk dan kinerja ekspor tumbuh cepat.
Birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama yang diakui sendiri oleh Presiden Prabowo. Proses perizinan investasi di Indonesia memakan waktu satu hingga dua tahun, jauh lebih lama dibanding negara lain yang dapat menyelesaikan proses serupa dalam dua minggu.
Regulasi yang berbelit-belit tidak hanya memperlambat investasi, tetapi juga membuka celah bagi praktik-praktik tidak sehat dalam sistem birokrasi.
Merespons situasi ini, Presiden merencanakan pembentukan satuan tugas khusus untuk deregulasi guna memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi dan kegiatan usaha. Didik setuju bahwa langkah ini secara logis diperlukan.
Negara-negara Asia Timur yang berhasil dalam industrialisasi memang menggunakan pendekatan reforma birokrasi yang dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi.
Vietnam melakukan reforma melalui Đổi Mới dan berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Indonesia pernah melakukan hal serupa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7%.
Korea Selatan, Singapura di bawah Lee Kuan Yew, dan Cina pada era Deng Xiao Ping semua menerapkan strategi reforma birokrasi dengan hasil yang nyata.
Didik menegaskan bahwa tanpa reforma birokrasi dan perbaikan institusi, mustahil industri dan ekonomi dapat tumbuh tinggi.
Vietnam membuktikan keberhasilan pendekatan ini dengan perdagangan internasional mencapai nilai US$ 1.000 miliar, dua kali lipat dari perdagangan internasional Indonesia. Itulah mengapa ekonomi Vietnam mampu mencapai pertumbuhan 8% pada 2025.
Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya masalah struktural daya saing, tetapi juga orientasi ekonomi yang berubah. Pada tahun 1980-an, orientasi ekonomi Indonesia adalah outward looking atau berorientasi keluar.
Namun kini, secara ideologis Indonesia bergerak menuju sosialisme dengan peran negara yang semakin besar, sehingga berorientasi inward looking atau ke dalam.
Orientasi tertutup ini terlihat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan BUMN. Akibatnya, sektor perdagangan luar negeri tidak berkembang dan tertinggal jauh dari Vietnam. Sektor industri bergerak lamban dan hanya tumbuh moderat atau bahkan stagnasi.
Selama kinerja ekspor dan investasi asing terus tersendat, Indonesia tidak akan lepas dari jebakan pertumbuhan 5%. Jika visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan, maka tidak boleh diharapkan ekonomi akan tumbuh dengan pesat.
Tidak ada Respon